Jakarta, CNBC Indonesia - Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menegaskan serius akan memberantas truk Over Dimensi dan Over Load (ODOL). Secara menyeluruh, kebijakan zero ODOL bakal berlaku pada awal Januari 2023.
"Semenjak rapat terakhir, dari pemerintah sudah bersepakat 2023 awal Januari kita menyelesaikan ODOL. Sebagai tindak lanjut kita sudah menyiapkan blue print, action plan dari itu semuanya," tegasnya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/20).
Saat ini, dia lebih fokus menyisir kendaraan over dimensi di wilayah Jabodetabek. Incaran utamanya adalah dump truck yang dimensinya tak sesuai, yang biasanya digunakan untuk mengangkut pasir.
"Pak Menteri Perhubungan [Budi Karya Sumadi] minta kepada saya, target di Jabodetabek beliau minta kepada saya yang di depan mata dulu kita coba tertibkan. Jadi kami bersepakat dengan pak Kakorlantas Polri, kita harapkan sasaran kami yang pertama untuk wilayah Jabodetabek adalah kendaraan kendaraan dump truck," urainya.
Dia menyebut, kendaraan jenis itu memang banyak berkeliaran di Jabodetabek. Pelanggaran dimensi untuk truk ini rata-rata 1,7 meter tingginya, atau sampai dengan 2 meter.
"Yang sebetulnya sesuai dengan regulasi kami, inline dengan regulasi adalah 1 meter," tegasnya.
Sejalan dengan itu, bulan ini dia mulai mensosialisasikan larangan melintas bagi truk ODOL di dua rute penyeberangan terpadat. Dua rute tersebut yakni Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.
"Menjadi prioritas kita untuk kendaraan kendaraan truk over loading dan over dimensi untuk tidak juga menyeberang. Ini sedang kita lakukan sosialisasi untuk kemudian bisa kita lakukan," bebernya.
Selanjutnya, dia juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Jasa Marga terkait larangan melintas di tol.
"Minggu depan akan kita eksekusi tanjung Priok, Cikampek, sampai ke Bandung sudah tidak bisa lagi melalui di jalan tol dan kami sudah siapkan action plan. Senin besok rencananya dari kami, Korlantas polri dan BPJT termasuk jasa marga, akan mulai melakukan pelarangan kendaraan truk odol lewat tol dari Priok sampai Bandung," urainya.
Sebelumnya, khusus untuk truk over dimensi, tak ada lagi toleransi yang diberikan pemerintah. Kendati begitu, untuk sejumlah komoditas ada pengecualian jika masih ada yang kedapatan kelebihan muatan.
"Tolong bedakan antara over dimensi dengan over loading. Kalau over dimensi itu tidak ada toleransi, tapi kalau over loading untuk muatan itu ada toleransinya," kata Budi Setiyadi di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, Senin (2/3/20).
Toleransi tersebut diberikan bagi truk pengangkut 7 komoditas yakni semen, baja, kaca lembaran, beton ringan, air minum dalam kemasan, pulp dan/atau kertas, serta keramik. Adapun untuk truk over dimensi, pemerintah bakal melakukan penegakan hukum.
"Ini bukan regulasi baru, regulasinya sudah lama tinggal sekarang kita tegakkan aturan itu. Dan sudah cukup lama pakar mengatakan kita pembiaran nah kita harapkan semua pihak sekarang berperan tidak pemerintah saja tapi juga asosiasi logistik kemudian juga APM [agen pemegang merek], karoseri, ya saya mengajak semua bekerjasama," katanya.
Adanya 7 'anak emas' ini memantik reaksi keras dari pengusaha. Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, menilai pemerintah tebang pilih dalam menegakkan aturan. Dia menegaskan, sebenarnya mendukung penuh kebijakan zero ODOL jika diterapkan secara tegas.
"Tapi kami tidak mau kalau penerapannya ini belang-belang. Di situ harus ada keadilan, karena nanti anggota saya sebelah sini longgar tapi sebelah sana enggak," kata Gemilang Tarigan ketika ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/20).
Adanya toleransi bagi sebagian komoditas ini membuat persaingan usaha jadi tak sehat. Padahal, jika mau tegas, infrastruktur yang ada sudah dinilai cukup untuk menegakkan aturan.
"[Penegakan bisa] dilakukan dengan elektronik, seperti dilakukan polisi, ETLE (electronic traffic law enforcement) untuk ODOL ciptakan, kapanpun di mana pun akan tertangkap," tegasnya.
Di sisi lain, trum ODOL memang berdampak pada pemborosan anggaran preservasi jalan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, biaya perawatan jalan dalam periode 10 tahun bisa hemat Rp 7,5 miliar per km, jika tak ada truk ODOL.
Demikian dijelaskan Kepala Subdit Teknik Rekonstruksi Direktorat Preservasi Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Nyoman Surayana. Dia bilang, beban yang dipikul kendaraan akan berdampak pada aspal yang dilintasinya.
"Semakin besar beban yang dipikul jalan semakin tebal perkerasan yang dibutuhkan sehingga semakin meningkat pula kebutuhan anggaran untuk penanganan jalan," ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (5/3/20).
Pada beban muatan maksimal yang ditetapkan pemerintah, yakni 8 ton, aspal hotmix yang dibutuhkan sebenarnya hanya berspesifikasi tebal 17,5 cm. Adapun dengan beban 12 ton, dibutuhkan aspal hotmix dengan tebal 22,5 cm. Hal ini membutuhkan tambahan Rp 600 juta per lajur km.
(tas/tas)
Sedangkan untuk beban muatan 16 Ton, dibutuhkan aspal hotmix setebal 27,5 cm, dengan tambahan anggaran Rp 1,2 miliar per lajur km. Selanjutnya, untuk beban 20 Ton, diperlukan aspal hotmix setebal 33 cm yang berdampak pada pembengkakan Rp 1,9 miliar per lajur km.
Pada simulasi investasi jalan yang diproyeksikan berumur 10 tahun, dia menyebut, dalam kondisi ideal butuh anggaran Rp 31,9 miliar per km. Namun, dengan kondisi adanya truk ODOL, maka terjadi pembengkakan hingga Rp 39,3 miliar per km.
"Penghematan investasi selama umur rencana 10 tahun, jika tidak terjadi overload adalah Rp 7,5 miliar per km," bebernya.
Bisnis - Terbaru - Google Berita
March 06, 2020 at 10:15AM
https://ift.tt/39sfm8Y
Truk 'Obesitas' Bakal Dirazia, tapi 7 'Anak Emas' Ditoleransi - CNBC Indonesia
Bisnis - Terbaru - Google Berita
https://ift.tt/34Gk0OK
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Truk 'Obesitas' Bakal Dirazia, tapi 7 'Anak Emas' Ditoleransi - CNBC Indonesia"
Post a Comment